BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan menerima kunjungan Tim Assesor Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Republik Indonesia dalam rangka penilaian tingkat kematangan keamanan sandi dan siber di daerah ini.
Penilaian berlangsung selama tiga hari, 8 sampai 10 Juli 2025, di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat ketahanan siber, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Plt Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menjelaskan penilaian ini merupakan upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat perlindungan data pemerintah daerah.
“Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemprov Kalsel,” ujar Sucilianita, Selasa (8/7/2025).
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan sesuai standar Indeks Keamanan Sandi dan Siber versi 5.0. Dokumen tersebut telah dipersiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya.
“Insya Allah kita siap untuk dinilai karena kegiatan ini sudah terjadwal. Bahkan dokumen sudah kami siapkan jauh-jauh hari,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa penambahan instrumen pada penilaian versi terbaru. “Tahun ini berbeda dengan 2024, karena memakai versi 5.0. Ada sejumlah poin baru yang harus dipenuhi, meski begitu kita berharap indeks Kalsel tetap meningkat,” jelasnya.
Ketua Tim Assesor BSSN RI, Raden Muhammad Ival Tirtakusumah, mengatakan terdapat dua instrumen utama yang menjadi fokus penilaian, yakni verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan instrumen keamanan siber yang lebih komprehensif.
“Verifikasi ini penting karena hasilnya nanti digunakan Presiden untuk melihat tingkat kematangan keamanan siber nasional,” terangnya. Penilaian dilakukan melalui wawancara, diskusi, serta verifikasi bukti atas setiap jawaban yang diberikan oleh tim Diskominfo.
Ia menambahkan, versi 5.0 mencakup tambahan kontrol baru seperti perlindungan data pribadi, threat intelligence, hingga layanan cloud service.
“Dengan adanya penambahan itu, nilai indeks bisa saja menurun sedikit. Namun kami berharap tidak signifikan, dan Diskominfo Kalsel bisa segera memenuhi kontrol yang masih kurang,” pungkasnya.[adv]
