BANJARBARU — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komunikasi Digital Pemerintah Daerah se-Indonesia (Komdiphoria) 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin. Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel ini berlangsung di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi. Selain itu, sejumlah narasumber turut hadir memberikan paparan, di antaranya Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Wibowo; Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif; serta Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar layanan publik lebih cepat, efisien, dan merata,” tutur Gubernur dalam sambutannya.
Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi harus menjangkau masyarakat sebagai penerima manfaat utama layanan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan penghargaan kepada daerah yang dinilai terbaik dalam pembentukan Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Untuk kategori Indeks KAMI, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Sementara untuk kategori pembentukan tim CSIRT tercepat diraih oleh Kota Banjarbaru, Kabupaten HSS, dan Kota Banjarmasin.
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, yang juga menjadi pembicara seminar, menyampaikan bahwa tantangan terbesar transformasi digital adalah menjembatani kesenjangan antara kecanggihan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Pemerintahan yang cerdas harus mampu melayani dengan baik, tetapi masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengakses. Tantangan kita adalah memastikan teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ibnu Sina.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal layanan digital seperti aplikasi dan mal pelayanan publik. Namun sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor karena keterbatasan literasi digital. “Sosialisasi dan edukasi harus diperkuat agar layanan digital benar-benar inklusif dan bermanfaat,” tegasnya.
Melalui kegiatan Rakerda dan Komdiphoria 2025, Pemprov Kalsel berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta berkomitmen bersama mewujudkan pelayanan publik digital yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.[adv]
