BANJARMASIN – PLN UIP3B Kalimantan bersama Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Asosiasi Guru PAI Indonesia menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 275 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di 11 kabupaten/kota Kalimantan Selatan. Program ini berlangsung sejak April hingga Oktober 2025 dengan UIN Antasari Banjarmasin sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara.
Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas tantangan panjang sertifikasi guru PAI di Kalimantan Selatan. Sertifikasi, yang menjadi syarat utama profesionalisme guru, masih menyisakan antrean panjang. Banyak guru yang telah lama mengabdi harus menunggu bertahun-tahun sebelum memperoleh pengakuan resmi sebagai pendidik profesional.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui agenda ASTACITA. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan, dengan memastikan setiap guru memiliki kapasitas, profesionalisme, dan kesejahteraan yang layak.
Menjawab kondisi tersebut, PLN UIP3B Kalimantan memanfaatkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bidang pendidikan untuk membantu para guru PAI memperoleh akses lebih cepat pada sertifikasi profesi.
Program ini memfasilitasi pembekalan, pendampingan teknis, hingga perkuliahan daring di UIN Antasari Banjarmasin. Pelaksanaan perkuliahan berjalan intensif selama 45 hari dimulai 3 September, dan dijadwalkan ditutup dengan ujian sertifikasi pada pertengahan Oktober 2025.
General Manager PLN UIP3B Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar dukungan teknis, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas pendidikan nasional.
“Guru adalah profesi mulia, karena di tangan merekalah lahir generasi penerus bangsa. Namun, untuk menjadi profesional, seorang guru perlu memiliki sertifikasi. Melalui program ini, PLN membantu mempercepat proses sertifikasi 275 guru PAI di Kalimantan Selatan, sehingga mereka lebih percaya diri, kompeten, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas,” ujar Riko.
Riko menambahkan, keberhasilan program ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang pendidikan.
“Bagi PLN, dukungan ini adalah wujud nyata energi yang tidak hanya menerangi, tetapi juga mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa,” pungkasnya.
Selain meningkatkan kompetensi, sertifikasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru. Data yang dihimpun menunjukkan, setelah tersertifikasi, penghasilan utama guru dapat meningkat hingga 100 persen. Tak hanya itu, guru juga memiliki peluang tambahan penghasilan dari les privat sebesar Rp 2–7 juta serta dari penulisan dan penyusunan buku Pendidikan Agama Islam sebesar Rp 2–6 juta.
Dampak program ini tak hanya dirasakan guru, tetapi juga para siswa yang setiap hari mereka bimbing. Dengan peningkatan kompetensi pedagogis, suasana belajar di kelas menjadi lebih interaktif dan berkualitas.
Sejumlah guru yang mengikuti program ini menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. Mereka menilai program ini menjadi angin segar sekaligus jawaban atas penantian panjang untuk memperoleh pengakuan sebagai pendidik profesional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan juga mengapresiasi langkah PLN UIP3B Kalimantan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dukungan dari dunia usaha, seperti PLN, mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
Melalui program ini, PLN UIP3B Kalimantan berharap tercipta efek berantai. Guru lebih sejahtera dan berkompeten, siswa memperoleh pendidikan yang lebih baik, masyarakat merasakan manfaat, dan bangsa memiliki modal sumber daya manusia unggul untuk menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045.[adv]
