BARABAI - Pemerintah Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat desa, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat BAS ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan usulan pembangunan lokal agar dapat diakomodasi melalui anggaran kabupaten, provinsi, maupun nasional. Forum ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, anggota DPRD Dapil 5, hingga unsur TNI-Polri.
Camat Batang Alai Selatan, Abdul Razak, menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta agar usulan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dikawal hingga tingkat pusat.
"Kami mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan Musrenbang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita apa yang kita usulkan di tahun ini dapat dilaksanakan," ujar Abdul Razak dalam sambutannya.
Mewakili Bupati HST yang tengah menjalankan ibadah umrah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ainur Rafiq, menyampaikan pesan permohonan maaf sekaligus arahan strategis terkait perencanaan pembangunan nasional yang harus dimulai dari bawah.
"Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena tidak dapat hadir di tengah-tengah kita semua," ungkap Ainur Rafiq mengawali sambutan pimpinan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan amanat undang-undang untuk menyatukan visi pembangunan yang selaras dengan perkembangan terkini di masyarakat. Aspirasi yang jujur dan objektif sangat diperlukan agar program yang disusun memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
"Musrenbang ini harus menangkap aspirasi jujur dan objektif masyarakat sesuai perkembangan terkini, bukan hanya sebagai bentuk formalitas belaka," tegasnya saat membacakan pesan Bupati HST.
Dengan dibukanya forum ini, diharapkan lahir dokumen perencanaan yang berkualitas demi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lebih religius dan sejahtera. Seluruh SKPD pun diminta untuk cermat dalam menangkap program prioritas yang diusulkan oleh desa.
"Tujuan utama forum ini adalah menyepakati langkah penanganan program prioritas dari desa yang diintegrasikan dengan rencana pembangunan kabupaten," pungkas Ainur Rafiq.[nata]
