PARINGIN - DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya mengawal efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran Tahun Anggaran 2025. Langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2026 secara lebih optimal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Balangan yang digelar pada Senin (6/7), menyusul proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD," ujarnya.
Menurut Rizkan, tingginya SiLPA menjadi momentum untuk memperbaiki seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar setiap program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3,993 triliun.
"Kondisi ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebesar itu dan seluruh program prioritas dapat direalisasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Balangan," tegas Rizkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa belum optimalnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5 yang memerlukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa turut memengaruhi percepatan pelaksanaan sejumlah program. Ia menambahkan, sebagian besar SiLPA juga berasal dari proyek-proyek strategis yang masih berada dalam proses pelelangan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang.
Meski demikian, Fakhriyanto memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap sehat. Hal itu tercermin dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik tetap terjaga.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Balangan berharap berbagai kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi. Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2026 diharapkan berlangsung lebih efektif, tepat waktu, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.[martin]
Tags
balangan
