DPRD Balangan Soroti Klaim BPJS Ketenagakerjaan, Administrasi Jangan Jadi Penghalang Hak Masyarakat

DPRD Balangan Soroti Klaim BPJS Ketenagakerjaan, Administrasi Jangan Jadi Penghalang Hak Masyarakat

ANGGOTA DPRD Balangan, Supianor.| foto : istimewa

PARINGIN - DPRD Kabupaten Balangan meminta persoalan kelengkapan administrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh hak jaminan sosial.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Balangan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Barabai dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Senin (10/8/2026).

RDP tersebut digelar menyikapi adanya keluhan masyarakat terkait proses klaim BPJS Ketenagakerjaan yang terkendala dokumen persyaratan.

Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah masih adanya peserta yang belum mengetahui atau belum melengkapi dokumen penting yang diperlukan ketika mengajukan klaim, khususnya manfaat Jaminan Kematian (JKM).

Anggota DPRD Balangan, Supianor, meminta BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah lebih aktif memastikan kelengkapan data dan dokumen peserta sebelum terjadi risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, jangan sampai keluarga peserta baru mengetahui pentingnya kelengkapan administrasi setelah terjadi musibah.

“Saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait untuk menginformasikan kepada peserta yang belum lengkap agar segera melengkapi persyaratan, sehingga jika terjadi meninggal dunia bisa langsung diproses klaimnya,” tegas Supianor.

Ia juga mendorong adanya pembaruan data peserta secara berkala, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki kekurangan dokumen. Dengan demikian, peserta memiliki kesempatan memperbaiki administrasinya sejak dini.

“Jangan sampai masyarakat sudah menjadi peserta, tetapi ketika membutuhkan haknya justru terkendala karena dokumen yang belum lengkap. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim JKM, di antaranya kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, akta kematian, KK, akta atau buku nikah, buku rekening aktif dan formulir pengajuan klaim.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Slametno, menyatakan pihaknya akan melakukan pembaruan data sekaligus sosialisasi kepada peserta.

“Kami akan segera melakukan update data peserta dan melakukan sosialisasi untuk persyaratan klaimnya,” katanya.

DPRD Balangan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Bagi wakil rakyat, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak masyarakat yang harus dipastikan dapat diterima ketika mereka menghadapi risiko kerja maupun kematian.

Karena itu, DPRD mendorong adanya langkah proaktif dari BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah agar persoalan kelengkapan dokumen dapat diselesaikan sebelum masyarakat mengajukan klaim.[martin]
Lebih baru Lebih lama