Peran Kepala Desa Diperkuat, Cegah Karhutla Sejak Dini

Peran Kepala Desa Diperkuat, Cegah Karhutla Sejak Dini

SUASANA kegiatan daring Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla yang dipusatkan di Aula Bhayangkara Polres HST.| foto : humas polres

BARABAI — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperkuat melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat luas.
 
Kegiatan Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari Aula Bhayangkara Polres HST, Kamis (15/10/2026).
 
Kapolres Hulu Sungai Tengah, AKBP Jupri JHP Tampubolon, menegaskan bahwa pemerintah desa berada di garis terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
 
“Pencegahan karhutla membutuhkan sinergi kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Deteksi dini serta pelaporan cepat menjadi langkah penting agar kebakaran bisa segera ditangani sebelum meluas,” ujarnya.
 
Koordinasi yang erat antara perangkat desa, ketua RT dan RW, serta warga diharapkan mampu memantau wilayah secara langsung dan melaporkan titik api sesegera mungkin kepada petugas yang berwenang.
 
Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menekankan bahwa peran kepala desa dan lurah harus dijadikan sebagai pilar utama dalam upaya pencegahan hingga penanganan kebakaran di tingkat akar rumput.
 
“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla,” tegasnya.
 
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turut menyoroti permasalahan lahan terlantar yang menjadi salah satu pemicu kebakaran sekaligus beban penanganan yang kerap dialihkan kepada pihak berwenang.
 
“Lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara. Namun banyak yang dibiarkan begitu saja, dan saat terbakar penanganannya justru menjadi beban pihak lain,” ungkapnya.
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan langkah strategis berupa penambahan embung dan kanal air di lokasi rawan guna memudahkan akses sumber air bagi petugas saat melakukan pemadaman.
 
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung hingga minggu ketiga November 2026, sehingga kewaspadaan seluruh pihak harus tetap dijaga secara berkelanjutan.[nata]
Lebih baru Lebih lama