KUALA KAPUAS - Demi menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama instansi terkait melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding MoU)
di kantor PA Jalan Pemuda Kuala Kapuas, Selasa 26 Juli 2022.
Instansi yang melaksanakan kerjasama itu yakni Pengadilan Agama (PA) Kapuas, bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) serta RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas.
Ketua PA Kuala Kapuas, Mohammad Anton Dwi Putra menyampaikan, MoU ini dilaksanakan seiring semakin meningkatnya jumlah perkara Dispensasi Kawin semenjak tahun 2020 yang lalu semenjak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.
“Dengan memaksimalkan amanat dari Pasal 15 Perma tersebut dan mempertegas fungsi masing-masing instansi dalam kapasitas tugas pokok masing-masing dalam pemberian konseling dan pertimbangan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama,” tetang Anton.
Setiap instansi yang dihadiri secara langsung oleh pimpinan masing-masing, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terwujudnya MoU ini sebagai wujud dukungan instansi terhadap program kerja Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada khususnya.
Sebagai salat satu komitmen bersama, MoU ini dilandasi berdasarkan Surat Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, serta dengan cita-cita yang kuat untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kapuas sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak di Tahun 2022 ini.
Plt Kepala Dinkes Kapuas, dr Tonun Irawati menyambut baik adanya MoU tersebut.
"Harapan kita semua dengan terjalinnya kerjasama ini bisa menurunkan tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Kapuas, sehingga bisa melahirkan generasi masa depan bangsa yang sehat dan berkualitas," katanya.[aan/adv]
Tags
kapuas
