SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin menghimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk penanganan sertifikat lahan sekolah.
Sebab sertifikat sekolah adalah salah satu syarat bagi sekolah untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Akan tetapi masih ada sekitar 50 persen sekolah di Kaltim tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki masalah dengan sertifikasi lahan sekolah.
"Alasannya kenapa kita dorong ini, karena selama tidak ada sertifikat yang dimiliki oleh sekolah, maka sekolah tersebut tidak akan bisa mendapatkan bantuan," ucapnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dengan sertifikat lahan yang dimiliki oleh pihak sekolah, maka akan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut, baik untuk bangunan sekolah maupun dalam hal membuat usulan unit sekolah baru.
Ia mengharapkan agar Pemprov Kaltim segera mengambil tindakan untuk membentuk satgas dan membantu sekolah-sekolah untuk mengurus kejelasan lahan kepemilikannya.
Sehingga yang diharapkan agar menambah kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mendapatkan bantuan, baik dari pemprov maupun Kementerian Riset dan Teknologi (Riset) untuk memberikan bantuan keuangan alokasi khusus.
"Kita sudah lama menyampaikan terkait kejelasan lahan sekolah tapi Pemprov sampai saat ini belum mengambil tindakan terkait percepatan pembentukan satgas," terangnya.[adv]
Tags
dprd kaltim
