SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengatakan, lembaga legislatif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan rapat koordinasi tindak lanjut surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan penganggaran sesuai aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Rapat itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Ketua KPK yang mengatur tentang pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD," ungkapnya di Ruang Rapat DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023) malam.
Ia menjelaskan bahwa dalam surat tersebut mengharuskan semua perangkat daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan bulan yang telah ditentukan oleh Kemendagri yakni bulan Maret hingga Mei.
"Makanya hari ini kita panggil semua OPD untuk membahas perencanaan anggaran tahun 2023 dan perubahan di tahun 2024. Semua perangkat daerah harus disesuaikan dengan bulan yang ada," tuturnya.
Dia menambahkan, terdapat beberapa perencanaan yang dimasukkan di luar dari bulan yang telah ditentukan. Hal ini membuat Inspektorat melihat hal tersebut sebagai pelanggaran prosedur. Namun, setelah Pemprov Kaltim melakukan konsultasi dengan Kemendagri, diberikan kesempatan khusus untuk menyelesaikan perencanaan tersebut hanya untuk tahun 2023.
"Tahun depan harus sesuai tanggal dan bulan yang ada di Kemendagri," tegas Seno.
Seno juga mengungkapkan bahwa ada dua OPD yang menjadi sorotan dari Inspektorat, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Kedua OPD ini diduga memiliki perencanaan anggaran yang bermasalah.
"Dalam waktu dekat Sekdaprov akan rapat bersama TAPD untuk menyelesaikan masalah itu . Kita harap semua dapat terserap maksimal karena ini adalah aspirasi masyarakat," tandas politikus Gerindra itu.[adv]
Tags
dprd kaltim
