BANJAR – Kabupaten Banjar mulai menerapkan model Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di dua desa percontohan, yakni Desa Jambu Burung dan Desa Pasar Jati. Inovasi ini bertujuan memperkuat pelayanan dasar masyarakat berbasis lintas sektor.
Program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan bersama Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kalsel, sebagai upaya integrasi layanan publik di tingkat desa.
Penetapan dua desa percontohan langsung ditindaklanjuti oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di Aula Barakat, belum lama ini.
Ketua Tim Pembina Posyandu Banjar, Hj Nurgita Tiyas, menegaskan perlunya sinergi antar dinas dan pihak terkait untuk menyusun sistem pelayanan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Dinas yang membidangi 6 SPM kami dorong membuat instrumen survei yang terukur untuk menggali kebutuhan warga, baik melalui kunjungan kader maupun saat Posyandu berlangsung,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Banjar, Yasna Khairina, mengatakan, pemenuhan SPM bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program, mulai dari pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi.
Ia juga menambahkan bahwa skrining penyakit menular, tidak menular, hingga gangguan kejiwaan turut dilakukan secara rutin. “Keterlibatan aktif pambakal dan lurah sangat kami harapkan untuk keberlanjutan program ini,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin, juga melakukan kunjungan ke Posyandu Jati 2 di Desa Pasar Jati sebagai bagian dari sosialisasi dan dukungan terhadap implementasi 6 SPM.
“Posyandu kini tidak lagi hanya bicara soal timbang bayi atau imunisasi. Dengan 6 SPM, kita ingin Posyandu menjadi pusat layanan dasar terpadu yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Fathul Jannah.
Enam sektor dalam program ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, dan layanan sosial. Pemerintah berharap model ini dapat direplikasi ke desa lain secara bertahap sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik di tingkat akar rumput.[adv]
