PARINGIN – Anggota DPRD Balangan, Saiful Arif, menyoroti penerapan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 yang dinilainya belum sepenuhnya dijalankan di daerah.
Menurutnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Kesehatan, mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Rencana efisiensi anggaran sudah diatur dalam PMK 56/2025, tapi pelaksanaannya di daerah, termasuk Balangan, masih belum maksimal,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Saiful menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Program pelayanan kesehatan seperti Home Care, layanan puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lain, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas.
“Kalaupun aturan efisiensi terbaru diberlakukan, kami berharap dinas tidak memangkas belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kualitas layanan kesehatan di Balangan tetap harus terjaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan responsivitas SKPD dalam menindaklanjuti kebijakan pusat. DPRD, kata Saiful, akan memastikan fungsi pengawasan berjalan agar kebijakan efisiensi tidak hanya sekadar formalitas.
“Fungsi anggaran DPRD bukan hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Karena itu, kami ingin pelaksanaan efisiensi benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Saiful mengingatkan bahwa di tengah kondisi fiskal yang ketat, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan prioritas belanja. Pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar harus tetap menjadi sektor utama yang tidak boleh dikurangi.
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Justru di tengah keterbatasan fiskal, kita harus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.[martino]
