Wagub Kalsel Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dukung Pemerataan Akses Keuangan Nasional

Wagub Kalsel Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dukung Pemerataan Akses Keuangan Nasional


JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”

Rakornas dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Ketua OJK, dan pimpinan TPAKD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menerima TPAKD Award 2025 atas keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di daerah. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor usaha produktif.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Kami bangga karena Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, terus berkomitmen mendukung program inklusi keuangan nasional. Ini sejalan dengan upaya kita memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai acara.

Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang berisi arah strategis baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mendorong semua kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayahnya agar mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” ujar Airlangga.

Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Airlangga juga menekankan pentingnya peran OJK dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik agar dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak dan produktif.[adv]


Lebih baru Lebih lama