BUNTOK — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Barito Selatan, Senin (24/11/2025).
Melalui sidang tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama DPRD menyepakati pentingnya penguatan tata kelola kearsipan daerah sekaligus mempertegas arah kebijakan anggaran tahun 2026.
Ketua DPRD Barito Selatan, HM. Farid Yusran, MM., menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin akuntabel.
“Raperda Penyelenggaraan Kearsipan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh dokumen pemerintahan disimpan, dikelola, dan dilindungi sesuai standar nasional. Arsip adalah memori kolektif dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu didukung dengan regulasi yang kuat,” ujarnya.
Farid menambahkan, dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati menjadi pedoman awal dalam penyusunan APBD yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
“DPRD berkomitmen memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami berharap kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi mewujudkan Barito Selatan yang maju, berdaya saing, dan semakin sejahtera,” pungkasnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran, MM., didampingi Wakil Ketua II DPRD Barsel, Rusinah, beserta Sekretariat Dewan dan anggota DPRD lainnya. Hadir pula Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri, ST., MM., Wakil Bupati Kristianto Yudha, ST., Sekretaris Daerah Dr. Ita Minarni, ST., MT., seluruh kepala OPD, serta tamu undangan.[tomi]
