BARABAI – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengevaluasi efektivitas program pemenuhan gizi anak serta mengawal transparansi peningkatan anggaran konsumsi di tingkat lapangan, Kamis (12/3/2026).
Rapat yang berlangsung khidmat di Sekretariat DPRD tersebut menyoroti berbagai kendala teknis, mulai dari fluktuasi jumlah penerima manfaat hingga ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah.
Para wakil rakyat mendesak pengelola Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga mutu makanan, seiring dengan adanya kenaikan anggaran per porsi menjadi Rp16.000.
Pertemuan ini menegaskan fungsi pengawasan legislatif dalam menjamin hak dasar kesehatan anak-anak di Bumi Murakata agar terbebas dari ancaman gizi buruk.
“Kami di Komisi I tidak punya kepentingan terhadap SPPG, yang kami kejar adalah perbaikan gizi untuk anak-anak,” tegas Ketua Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi, saat menjelaskan tujuan utama pengawasan dewan.
Anggota Komisi I, Johar Arifin, turut menyoroti pentingnya integritas kepemimpinan dalam pengelolaan program di setiap unit pelayanan.
“Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, alangkah baiknya pemilik SPPG hadir langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” ujar Johar Arifin di hadapan perwakilan BGN.
Sementara itu, Salpia Riduan mempertanyakan kesiapan teknis para penyedia dalam memahami standar nutrisi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Para penyedia harus benar-benar memahami standar gizi, kita harus memastikan kebutuhan gizi anak, terutama yang belum menerima layanan, dapat terpenuhi,” katanya menuntut komitmen aplikatif di lapangan.
Menanggapi kritikan tersebut, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Sadilah, memaparkan tantangan logistik yang dihadapi pihaknya dalam menjaga stabilitas mutu makanan.
“BGN ingin menjamin mutu makanan bergizi, namun saat ini kami masih kekurangan beberapa bahan pokok sehingga sebagian masih didatangkan dari luar daerah,” jelas Sadilah memaparkan kondisi objektif distribusi pangan.[nata]
Tags
humaniora
