BARABAI – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola yang akuntabel serta mendorong pemanfaatan komoditas pangan lokal demi kesejahteraan masyarakat Bumi Murakata, Kamis (12/3/2026).
Rapat kerja yang digelar di Sekretariat DPRD ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari absennya pengelola pusat pelayanan dalam forum evaluasi hingga ketergantungan pasokan bahan baku dari luar daerah.
Para wakil rakyat menekankan bahwa program strategis nasional ini harus memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi petani dan peternak setempat.
Selain itu, penutupan sementara dua unit satuan pelayanan menjadi catatan penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan mutu sebelum distribusi dilakukan kepada puluhan ribu penerima manfaat.
"Kita ingin pemilik satuan pelayanan yang datang langsung untuk menjelaskan pengelolaan mereka; jangan sampai program ini justru menimbulkan polemik di masyarakat," tegas Anggota Komisi I, Alamsyah, saat mengkritisi ketidakhadiran para pemangku kebijakan operasional.
Menanggapi sorotan dewan terkait distribusi logistik, Koordinator Wilayah BGN HST, Sadilah, mengakui adanya kendala dalam pemenuhan bahan baku dari sektor domestik.
"Kami berupaya menjamin mutu makanan, namun memang ada keterbatasan bahan pokok sehingga sebagian masih dibeli dari luar daerah," jelas Sadilah memaparkan tantangan ketersediaan pangan lokal.
Pihak BGN juga mengonfirmasi adanya penyusutan jumlah personel lapangan seiring dengan langkah korektif terhadap beberapa unit pelayanan yang dianggap tidak memenuhi standar.
"Sebanyak 25.544 orang telah menerima manfaat dari target awal 32.160 orang, namun jumlah relawan menurun setelah dua unit pelayanan ditutup sementara untuk evaluasi ulang," tambahnya merinci data capaian terkini.
Di akhir pertemuan, legislatif memberikan peringatan keras agar seluruh aspek administrasi dan teknis di lapangan dijalankan tanpa penyimpangan sedikit pun.
"Pemenuhan gizi harus sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di Hulu Sungai Tengah," pungkas Ketua Komisi I, Yazid Fahmi, secara tegas.[nata]
Tags
peristiwa
