BARABAI – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan standar nutrisi dan transparansi pengelolaan anggaran demi mendukung percepatan penurunan angka stunting di Bumi Murakata, Kamis (12/3/2026).
Rapat kerja yang digelar di Sekretariat DPRD tersebut menyoroti sejumlah poin krusial, mulai dari kualitas bahan makanan, metode penyajian, hingga kenaikan pagu anggaran per porsi yang telah ditetapkan sebesar Rp16.000.
Para wakil rakyat memberikan peringatan keras kepada pemilik Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) untuk lebih bertanggung jawab dalam operasional di lapangan, mengingat program strategis ini berkaitan langsung dengan kesehatan jangka panjang generasi muda.
Legislatif berkomitmen melakukan pengawasan berkelanjutan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bertransformasi menjadi hidangan bergizi yang layak konsumsi bagi anak-anak.
"Kami sejatinya mendukung berjalannya program MBG ini, untuk itu kami turut mengawasi agar pelaksanaan di lapangan memang betul-betul sesuai dengan tujuan awal yakni pemenuhan gizi anak dan pengentasan stunting," ujar Ketua Komisi I, Yazid Fahmi, saat menjelaskan fungsi pengawasan dewan.
Anggota Komisi I, Johar Arifin, juga memberikan sorotan tajam terhadap pentingnya keterlibatan langsung para pemilik unit pelayanan dalam menjamin kualitas layanan.
"Ini menyangkut gizi anak-anak, pemilik satuan pelayanan harus hadir dan bertanggung jawab; jangan sampai program sebesar ini dijalankan tanpa pengawasan langsung," tegas Johar Arifin di hadapan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional.
Pihak legislatif juga menggarisbawahi bahwa peningkatan anggaran harus berkorelasi positif dengan kualitas menu yang diterima oleh para siswa di sekolah.
"Kalau anggaran naik, kualitas makanan juga harus naik; jangan sampai hanya angka yang berubah, tetapi menu yang diterima anak-anak tetap sama," tambahnya secara kritis.
Menutup jalannya rapat, Komisi I menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar demi menjaga integritas program nasional tersebut.
"Program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak boleh dijalankan secara sepihak atau tanpa pengawasan yang memadai," pungkas para anggota dewan dalam simpulan rapat koordinasi tersebut.[nata]
Tags
peristiwa
