PARINGIN - Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20 hingga 21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan ini dihadiri oleh anggota Komisi I serta perwakilan SKPD mitra kerja.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, khususnya pada SKPD yang menjadi lingkup kerja Komisi I. Di antaranya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan se-Kabupaten Balangan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan. Selain itu, dewan juga meminta penjelasan rinci terkait berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I, Syahbuddin.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran serta program prioritas yang telah dilaksanakan. Mereka juga mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, namun menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di masa mendatang.
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Balangan.[martin]
