BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko guna meningkatkan kapasitas evaluator Inspektorat dalam mengidentifikasi potensi kendala program daerah di Hotel Roditha Banjarbaru, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan strategis yang menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2025.
Melalui manajemen risiko yang efektif, setiap perangkat daerah diharapkan mampu bekerja secara lebih optimal, efisien, dan akuntabel dengan memitigasi hambatan sejak dini.
Bupati mengakui bahwa tantangan seperti perbedaan pemahaman serta kualitas dokumentasi yang belum standar masih menjadi kendala di lapangan.
Oleh karena itu, penguatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis sangat diperlukan guna melahirkan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Penerapan manajemen risiko memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan program berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hasil evaluasi mandiri tahun sebelumnya menunjukkan perlunya pendalaman substantif terhadap risiko di setiap satuan kerja.
“Melalui manajemen risiko yang efektif, berbagai potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel,” tambahnya.
Bupati juga secara jujur menyoroti kelemahan internal yang harus segera diperbaiki melalui pelatihan intensif semacam ini.
“Kami mengakui masih adanya tantangan, mulai dari perbedaan pemahaman hingga keterbatasan kompetensi evaluator yang perlu kita tingkatkan kapasitasnya melalui metodologi evaluasi yang tepat,” jelasnya.
Terkait peran pengawas internal, Bupati meminta jajaran Inspektorat untuk memposisikan diri sebagai pendorong perbaikan sistem, bukan sekadar pemeriksa.
“Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat ditekankan sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola di seluruh lingkungan perangkat daerah,” tegasnya.
Sebagai penutup, beliau menginstruksikan agar ilmu yang didapat dari para pakar BPKP segera diimplementasikan dalam penyusunan laporan evaluasi yang berkualitas.
“Saya mengimbau seluruh peserta agar mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” pungkasnya.[nata]
Tags
hulu sungai tengah
