JAKARTA – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, melakukan serangkaian kunjungan strategis ke sejumlah kementerian di Jakarta guna mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur vital dan penguatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Murakata, Senin (11/5/2026).
Langkah proaktif ini dilakukan bersama jajaran kepala daerah se-Kalimantan Selatan dengan fasilitasi dari Ketua Komisi II DPR RI sebagai jembatan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Fokus utama audiensi ini adalah memastikan bahwa kebutuhan mendesak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terutama terkait aksesibilitas wilayah perdesaan dan efektivitas birokrasi, mendapatkan prioritas dalam program strategis nasional.
Selain menyambangi Kementerian Dalam Negeri, rombongan juga mengoordinasikan usulan sektor pertanian, tata ruang, hingga pengawasan pelayanan publik ke berbagai lembaga tinggi negara.
Upaya diplomasi pemerintahan ini diharapkan mampu memangkas hambatan distribusi hasil bumi dan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui transformasi sumber daya aparatur yang lebih profesional dan responsif di daerah.
“Kami ingin memastikan program-program prioritas untuk masyarakat HST mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Bupati HST, Samsul Rizal.
Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung di ibu kota merupakan bentuk tanggung jawab moral pimpinan daerah dalam mengawal setiap usulan agar tepat sasaran.
“Dukungan pusat menjadi kunci agar berbagai sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan SDM dapat semakin maju,” tambahnya.
Sinergi ini dipandang sebagai katalisator utama untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa di Hulu Sungai Tengah.
“Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam membuka akses wilayah sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat perdesaan,” ungkapnya.
Kelancaran distribusi logistik dan hasil perkebunan menjadi target utama guna meningkatkan pendapatan per kapita warga Bumi Murakata.
“Penguatan SDM aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Transformasi birokrasi di daerah dinilai sebagai fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan.[nata]
