Buntut Video Viral, DPRD Kalsel Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi di HST

Buntut Video Viral, DPRD Kalsel Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi di HST

BARABAI - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Athaillah Hasbi, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Paya, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Langkah tegas ini diambil menyusul kegaduhan di media sosial setelah seorang siswa MTsN 6 HST melayangkan kritik ekstrem dengan melempar paket makanan yang diterimanya. 

Kejadian tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi standardisasi kelayakan serta mutu pangan yang didistribusikan kepada para peserta didik.

Athaillah menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terpaku pada cita rasa hidangan saja, melainkan harus menyentuh ranah infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan di sekitar dapur produksi. 

Kelengkapan fasilitas sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib dipastikan berfungsi optimal agar tidak memicu pencemaran lingkungan warga sekitar.

"Kami meminta Koordinator SPPG Hulu Sungai Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di dapur Desa Paya setelah adanya kejadian yang menjadi sorotan publik," tegas Athaillah Hasbi, Sabtu (20/6/2026).

Sistem pembuangan limbah sisa produksi pangan skala besar ini harus dikelola secara profesional sesuai petunjuk teknis yang berlaku. 

"Kami juga meminta dilakukan pemeriksaan terkait keberadaan IPAL sesuai SOP yang berlaku serta bagaimana sistem pembuangan limbah yang diterapkan," tambahnya.

Di sisi lain, legislator ini juga mengkritik keras langkah pihak sekolah yang memaksa siswa pembuat video untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka di platform digital. 

Menurutnya, tindakan reaktif dari institusi pendidikan tersebut justru mengabaikan prinsip dasar perlindungan anak dan berpotensi memicu dampak psikologis yang buruk.

"Secara umum, meminta anak menyampaikan permintaan maaf di media sosial sangat tidak disarankan karena justru dapat memperburuk keadaan dan berpotensi membuat anak menjadi sasaran perundungan," jelas Athaillah

Penyelesaian polemik yang melibatkan anak di bawah umur sudah sepatutnya mengedepankan metode pembinaan persuasif dan pendampingan internal, bukan mengekspos mereka ke ranah publik. 

Evaluasi objektif dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat mematangkan ekosistem program pemenuhan gizi nasional agar berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran tanpa meninggalkan persoalan baru.[nata]
Lebih baru Lebih lama