FOTO: Bupati Kapuas Wiyatno didampingi Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menerima LHP atas LKPD Pemkab Kapuas 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng| foto : istimewa.
KUALA KAPUAS – DPRD Kabupaten Kapuas menyambut positif kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, S.Hut., M.M., menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berdampak nyata bagi masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Ardiansah usai mendampingi Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat 29 Mei 2026 lalu.
Menurut Ardiansah, predikat WTP menunjukkan adanya upaya bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. Namun, penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan.
“WTP ini harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ardiansah, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan DPRD tetap akan mengawal hasil pemeriksaan BPK melalui fungsi pengawasan. DPRD memiliki waktu 60 hari untuk membahas laporan serta rekomendasi yang disampaikan BPK RI.
Untuk itu, DPRD Kapuas akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna menelaah sekaligus mengawal tindak lanjut atas catatan pemeriksaan.
Ardiansah berharap capaian WTP menjadi pijakan untuk memperkuat pengelolaan anggaran sekaligus mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati HM Wiyatno menyatakan Pemkab Kapuas berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
Bagi DPRD Kapuas, capaian tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi predikat administratif, tetapi turut tercermin dalam pelayanan dan pembangunan yang semakin dirasakan masyarakat.[cun].
Tags
kapuas
