PARINGIN - Tingginya proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian DPRD Kabupaten Balangan. Nilai SiLPA yang diperkirakan mendekati Rp900 miliar tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026.
Evaluasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, serta memastikan program pembangunan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.
Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Balangan, Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” katanya.
Menurut Rizkan, evaluasi serapan anggaran diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala yang menyebabkan program dan kegiatan belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2026.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan pada 2025 mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen dari target. Sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp3,394 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp3,993 triliun.
Rizkan berharap evaluasi tersebut tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan percepatan pelaksanaan program prioritas.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya proses transisi e-Katalog versi 4 ke versi 5, keterbatasan tenaga pengadaan barang dan jasa, serta masih berlangsungnya proses lelang pada sejumlah proyek strategis.
Meski demikian, Fakhriyanto menegaskan kondisi fiskal Kabupaten Balangan masih berada dalam kategori sehat. Salah satunya ditunjukkan dengan porsi belanja pegawai yang masih berada di bawah batas 30 persen.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Balangan berharap berbagai kendala yang memengaruhi penyerapan anggaran dapat segera dibenahi. Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih tepat waktu, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Balangan.[martin]
Tags
balangan
