PARINGIN - Polemik yang menyeret nama Universitas Sapta Mandiri (Univsm) dan Yayasan Sapta Bakti Pendidikan (YSBP) terkait Program 1000 Sarjana akhirnya memasuki babak baru. Bukan pemecatan, bukan pula saling menyalahkan, penyelesaian justru berujung pada klarifikasi, permintaan maaf, dan kesempatan kedua.
Suasana tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan klarifikasi yang digelar YSBP bersama jajaran Univsm di Kampus Univsm Haur Batu, Senin (21/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang untuk membuka kembali sejumlah informasi yang sebelumnya beredar di media online maupun media sosial, termasuk pernyataan terkait program 1000 Sarjana, dana hibah hingga fasilitas kampus.
Ketua YSBP, Enrico Vadqi Maulana, mengatakan rakor digelar sebagai bentuk tabayyun sekaligus upaya meluruskan informasi yang dinilai perlu diklarifikasi kepada publik.
"Kami merasa perlu melakukan klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang beredar di media online maupun media sosial sehingga perlu diluruskan. Rakor juga sekaligus meminta penjelasan langsung dari tenaga dosen yang menjadi narasumber dalam pemberitaan tersebut," kata Enrico.
Dalam forum tersebut, pihak yayasan memaparkan sejumlah data dan informasi sebagai bahan klarifikasi. Salah satu persoalan yang turut dibahas adalah pernyataan mengenai fasilitas kampus, termasuk harga proyektor yang sebelumnya disebut hanya bernilai sekitar Rp300 ribu.
Setelah mendapatkan penjelasan dan data dari pihak yayasan, Muhammad Rais Arifin kemudian mengakui bahwa pernyataannya tersebut tidak didukung bukti yang cukup.
"Harga proyektor pun bukan seperti yang diberitakan hanya bernilai sekitar Rp300 ribu, namun memiliki nilai Rp1,5 juta. Pihak yayasan sudah memberikan data-data yang faktual," ungkap Rais.
Rais kemudian menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang sebelumnya disampaikannya kepada wartawan dan kemudian diberitakan sejumlah media.
"Saya menyatakan permohonan maaf dengan tulus atas pernyataan saya saat diwawancarai wartawan dan kemudian dimuat di beberapa media online. Pernyataan saya saat itu tidak memiliki bukti," ujarnya.
Permintaan maaf tersebut menjadi titik balik dalam pertemuan. Alih-alih memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak Univsm memilih menyelesaikan persoalan melalui pembinaan dan memberikan kesempatan kepada Rais untuk memperbaiki kekeliruannya.
Rektor Univsm, Abdul Hamid, menyambut permohonan maaf tersebut dan menegaskan pentingnya menjadikan persoalan itu sebagai pembelajaran bersama.
"Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kalau tidak didukung bukti, karena dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain," tutur Abdul Hamid.
Bagi YSBP dan Univsm, penyelesaian persoalan tidak semata-mata tentang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Klarifikasi dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan internal sekaligus memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memperbaiki diri.
Keputusan tidak menjatuhkan PHK juga menunjukkan bahwa penyelesaian internal ditempuh dengan pendekatan pembinaan dan kekeluargaan.
Kini, setelah klarifikasi dilakukan, YSBP dan Univsm kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah Program 1000 Sarjana bersama Pemerintah Kabupaten Balangan.
Program tersebut diharapkan tetap berjalan sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dan mencetak sumber daya manusia Balangan yang berkualitas serta mampu bersaing.
Dari polemik, akhirnya lahir sebuah pelajaran: setiap informasi membutuhkan bukti, setiap kekeliruan membutuhkan keberanian untuk mengakui, dan setiap permintaan maaf membutuhkan ruang untuk memperbaiki diri.[martin]
Tags
balangan
