BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Raden Sudarto, menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Raden Sudarto, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus dibebani untuk menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang tercemar asap. Pemerintah justru harus lebih fokus menangani sumber persoalan agar kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.
Wakil rakyat yang akrab disapa Haji Alex itu mengatakan, imbauan untuk beradaptasi mungkin dapat dipahami dalam kondisi darurat. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan langkah nyata dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.
“Sebagai warga Dayak, sebagai anggota DPRD yang memang tahu persis bagaimana kondisi di lapangan, kita menyayangkan kementerian bisa menyampaikan seperti itu,” ujar Haji Alex, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan tindakan konkret dari pemerintah, bukan sekadar imbauan agar terbiasa hidup berdampingan dengan kabut asap.
Terlebih, dampak karhutla di Kalimantan Tengah tidak hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Anak-anak, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang paling berisiko terkena dampak pencemaran udara.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal. Dukungan terhadap pemerintah daerah juga harus diperkuat, baik melalui kebijakan, alokasi anggaran, penyediaan peralatan, maupun langkah operasional di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta beradaptasi, sementara sumber persoalannya tidak ditangani secara maksimal. Yang harus dilakukan adalah mencegah dan mengendalikan kebakaran agar kabut asap tidak terus menghantui masyarakat,” tegasnya.
Raden Sudarto juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas dan kabut asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan sejak dini harus menjadi prioritas, mulai dari pengawasan kawasan rawan kebakaran, peningkatan kesiapsiagaan personel, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh instansi terkait perlu diperkuat. Dengan demikian, penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dengan menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan karhutla.
“Jangan masyarakat yang terus diminta menyesuaikan diri dengan asap. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat bisa menghirup udara yang bersih dan hidup dengan aman,” pungkasnya.[tomi]
Tags
barito selatan
