GEDUNG Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Ilung, salah satu dari 25 unit KDMP di Hulu Sungai Tengah yang masih menunggu tahap verifikasi sebelum beroperasi. Pembangunan sejumlah KDMP di wilayah itu terhambat kendala ketersediaan lahan strategis serta keterbatasan anggaran desa.| foto : nata
BARABAI — Lewat pemantauan Dinas PMD HST, 25 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),masih menunggu verifikasi sebelum beroperasi, terhambat lahan strategis dan anggaran, Kantor Dinas PMD HST, Selasa (10/11/2026).
Seluruh 25 KDMP yang selesai dibangun akan melewati tahapan verifikasi dan validasi tim Dinas PMD. Hasil penilaian nantinya dikirim secara berjenjang ke Pemerintah Provinsi sampai ke Kementerian terkait sebelum koperasi desa tersebut resmi diizinkan beroperasi.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) melalui Kepala Dinas PMD Eddy Rahmawan menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh itu menjadi syarat utama sebelum KDMP berjalan melayani warga.
“Dari hasil verifikasi dan validasi itulah, nanti menjadi salah satu bahan masukan yang kami laporkan berjenjang ke provinsi sampai tingkat pusat,” ujarnya.
Eddy menegaskan pembangunan KDMP tidak bisa dipasang seragam ke seluruh desa. Ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi, terutama ketersediaan lahan dan posisi lokasi yang mudah dijangkau warga.
“Harus ada ketersediaan lahan dan lokasi yang strategis,” tegasnya.
Pihak desa sebenarnya diperbolehkan membeli lahan apabila belum memiliki tanah milik untuk lokasi KDMP. Namun opsi pengadaan tanah itu memiliki risiko beban biaya yang cukup besar bagi kas desa.
“Pengadaan lahan harus mempertimbangkan kelayakan lokasi dan kemampuan keuangan desa,” katanya.
Beberapa titik lokasi di wilayah HST memiliki harga tanah yang sangat tinggi, mencapai ratusan juta rupiah. Biaya tersebut menjadi beban berat bagi desa dengan kemampuan anggaran terbatas.
“Ada lokasi yang harga tanahnya diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta. Nilai tersebut dinilai cukup berat apabila harus ditanggung melalui keuangan desa,” lanjutnya.
Eddy menambahkan, pembangunan KDMP hanya akan dilanjutkan apabila keseluruhan syarat terpenuhi. Pemerintah kabupaten akan memprioritaskan desa yang memiliki lahan layak serta kemampuan biaya untuk menjamin keberlanjutan operasional koperasi desa.
“Pembangunan tidak seharusnya dipaksakan apabila persyaratan utama belum terpenuhi,” tutupnya.[nata]
Tags
hulu sungai tengah
