Bapemperda DPRD Barsel dan Tim Pemerintah Daerah Bahas 2 Raperda

BUNTOK - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) bersama Tim Pemerintah Daerah Barsel menggelar rapat pembahasan 2 buah Rancangan peraturan daerah (Raperda), di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Barsel, Jumat (13/1/2023).

Pembahasan 2 buah Raperda, yaitu Raperda tetang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito dan Raperda tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Usai rapat, Ketua Bapemperda, H Raden Sudarto menyampaikan, Raperda-nya sudah rampung dibahas.

"Dan kalau memang nantinya sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), disarankan agar Perbup-nya dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRD sebelum ditetapkan bupati,” ucapnya.

Hal itu, lanjutnya, agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD terhadap PDAM Tirta Barito ini bisa terserap dalam perbup tersebut nantinya.

“Karena pada Perbup tentang Perumda Air Minum Tirta Barito itu nantinya merupakan penjabaran dari Perda yang sudah rampung dibahas ini,” jelas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ia menambahkan, rapetrda tentang Perumda Air Minum Tirta Barito ini nantinya ditindaklanjuti ke dalam rapat gabungan dan setelah itu akan dilaksanakan rapat paripurna persetujuan raperda menjadi perda.

Raden juga mengatakan, dalam kegiatan ini, selain membahas tentang Raperda Perumda Air Minum Tirta Barito, pihaknya juga membahas Raperda tentang Tata Cara Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan serta Barang Daerah.

“Raperda ini sedang dibahas dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, sebab pada materinya ada membahas mengenai hukuman badan yang tidak menghapus kerugian negara,” beber Raden.

Ia menjelaskan, walaupun seseorang yang menyelewengkan anggaran dan sudah menjalani hukuman penjara, akan tetapi dana yang diselewengkan tetap melekat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Jadi terkait hal inilah yang harus dikaji banding terutama ke Inspektorat provinsi dan mencari daerah lain yang sudah menyelesaikan permasalahan tersebut,” tutup Raden.[tomi]