Pemprov Kalsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Soal Ketersediaan Pangan dan Keterjangkauan Harga Jelang Lebaran

Pemprov Kalsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Soal Ketersediaan Pangan dan Keterjangkauan Harga Jelang Lebaran

BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Suparmi mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Sosialisasi RUU Kesehatan, Senin (17/4/2023).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan fokus rapat pengendalian inflasi yang diikuti secara daring dari Command Center, Kantor Setda Provinsi Kalsel ini adalah Langkah Pemda dalam Menghadapi Idul Fitri 1444 H. 

Acara ini dimulai dengan sosialiasi RUU Kesehatan yang disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

“RUU ini adalah inisiatif DPR dan pemerintah mendukung. Karena RUU ini sesuai dengan inisiatif transformasi Kesehatan nasional. Oleh karena itu, kami harapkan agar para kepala daerah turut mendukung dan memastikan implementasi RUU Kesehatan berjalan dengan baik,” ujar Budi.

RUU Kesehatan ini menurut Budi mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia, dengan 6 pola transformasi, yakni transformasi di layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatn dan  transformasi teknologi kesehatan.

Terkait inflasi jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H sendiri, dipaparkan data dan paparan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Seperti Badan Pangan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Satgas Pangan POLRI dan TNI. 

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa inflasi Triwulan I tahun 2023 secara tahun ke tahun atau year to year masih relatif terkendali di angka 4,97% dan 0,18% secara bulan Maret 2023 ke Februari 2023 atau month to month.

“Adapun berdasarkan data BPS, secara historis, kelompok yang biasanya dominan menyumbang andil inflasi pada bulan yang memuat Ramadhan dan Idul Fitri adalah kelompok makanan minuman tembakau, dan kelompok transpor komunikasi serta jasa keuangan dan transportasi. Ini yang perlu kita waspadai,” sampai Pudji. 

Untuk Provinsi Kalsel sendiri, angka inflasi year to year di bulan Maret 2023 ini ada di angka 6,56% dan month to month di angka 0,77% dengan komoditas angkutan udara sebagai andil tertinggi dengan angka 1,27%.

Di akhir rakor, Tito menyampaikan bahwa meskipun data menunjukkan bahwa angka inflasi dan stok sembako menjelang lebaran masih relatif aman, dirinya menghimbau agar tiap kepala daerah melalui Satgas Pangan untuk aktif turun untuk melakukan pengecekkan langsung di lapangan, agar tidak ada yang terlewat.

“Meskipun stok relatif aman, kepada para kepala daerah, dilihat betul, dicek betul di lapangan. Komoditas apa yang kurang apa yang surplus. Kalau ada yang kurang, usahakan untuk membeli dari daerah surplus, sehingga bisa membantu antar daerah. Selain itu, dorong betul masyarakat untuk melaksanakan zakat, karena akan memperkuat daya beli masyarakat,” sampainya. 

Ditemui usai rakor selesai, Suparmi menyampaikan bahwa dalam rakor rutin ini, salah satu arahan Mendagri adalah untuk menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. 

“Tadi Bapak Mendagri menjelaskan tentang kiat-kiat yang harus diambil oleh kepala daerah dalam mengamankan wilayahnya masing-masing. Salah satu arahannya adalah menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga, karena menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, jadi stok harus cukup dan harga-harga barang baik pangan maupun jasa bisa terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya. 

Soal imbauan Tito tentang mendorong pelaksanaan pembayaran zakat, Suparmi menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel sendiri sudah melakukan sosialisasi terkait zakat dan infaq kepada seluruh ASN, dengan cara bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).[adv]

Lebih baru Lebih lama