Sapto Minta Perwakilan FPPPKLB Terima Apapun Putusan Kemendagri

Sapto Minta Perwakilan FPPPKLB Terima Apapun Putusan Kemendagri

SAMARINDA - Komisi ll DPRD Kaltim meminta agar Provinsi (Pemprov) Kaltim bersurat secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permasalahan tanah Loa Bakung yang hampir sudah 30 tahun tidak memenuhi titik terang.

Hal itu diketahui usai Forum Perempuan Peduli Perum Korpri Loa Bakung Samarinda berkoordinasi dengan dengan Komisi II DPRD Kaltim melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Diketahui pihak FPPPKLB menginginkan agar lahan di Perumahan Korpri Loa Bakung untuk diubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) 

"Kesimpulan dari rapat ini kami meminta agar pemerintah daerah bersurat ke Kemendagri untik masalah ini. Solusinya seperti apa, harus bagaimana, apa jawabannya resminya. Pahit  maupun manis pun harus juga disampaikan. Sehingga kami mengambil langkah-langkah apa yang mesti yang harus dilakukan," ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim, belum lama tadi.

Sapto juga beberkan akan membawa tiga perwakilan dalam kunjungannya ke Kemendagri dalam rangka melakukan koordinasi.Tujuannya agar memaksimalkan dan memastikan kesepakatan.

Akan tetapi, ia meminta agar ketiga perwakilan itu dapat menerima keputusan apapun yang akan nantinya disampaikan oleh Kemendagri. Baik keputusan yang dinginkan ataupun kabar tidak baik. Sebab bagi Sapto pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak yang memang bukan kewenangannya.

"Jadi apapun juga ya resiko harus disampaikan dan harus diterima bahkan tadi kita bersepakat juga masalah akomodasi dan transportasi kami yang bantu. Yakni saya, Pak Maskur, Bu Komariah dan pihak BPKD," tuturnya.

Menurutnya langkah tersebut merupakan upaya memaksimalkan kinerja, sehingga masyarakat tidak beranggapan Pemprov dan DPRD Kaltim tidak peduli terhadap aspirasi warganya.

"Ini yang penting. Artinya kami dengan secara pribadi dengan uang pribadi memfasilitasi yang seyogyanya memang tidak ada anggaran. Makanya dengan adanya kepedulian ini tidak ada kata-kata lagi, tapi kalo ada omongan yang tidak baik perihal masalah yang tidak baik biarkanlah yang penting kami berniat baik," ucapnya.[adv]
Lebih baru Lebih lama