DPRD Balangan Dukung Perluasan TPA Mampari, Dorong Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi

DPRD Balangan Dukung Perluasan TPA Mampari, Dorong Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi

KETUA Komisi III DPRD Kabupaten Balangan, Hafiz Anshari.| foto : istimewa

PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan bernilai ekonomis. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dikembangkan adalah perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi.

Dukungan penuh pun datang dari DPRD Kabupaten Balangan. Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Anshari, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi TPA sejak tahun lalu. Ia menilai perlu adanya penguatan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

"Kami sudah melihat langsung kondisi TPA Mampari. Memang ada kebutuhan mendesak seperti ekskavator dan peralatan laboratorium. Alhamdulillah, anggarannya sudah kami siapkan sejak tahun lalu," ungkap Hafiz, Rabu (6/8/2025).

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tak hanya mendukung perluasan TPA, Komisi III DPRD Balangan juga mendorong optimalisasi pengolahan sampah di tingkat desa melalui konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Salah satu contoh keberhasilan datang dari Desa Murung Ilung yang berhasil mengolah sampah organik menjadi pakan maggot.

"Desa Murung Ilung patut dijadikan contoh. Mereka berhasil mengubah sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Inilah pendekatan inovatif yang perlu kita dorong ke desa-desa lain," ujarnya.

Menurut Hafiz, paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari sekadar menimbun menjadi proses produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"TPA ke depan bukan lagi hanya tempat buang sampah. Harus bisa menjadi pusat pengolahan yang menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi," tegasnya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berbasis ekonomi, sekaligus menjawab tantangan peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat.[martino]
Lebih baru Lebih lama