BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi untuk membahas peningkatan indeks kemerdekaan pers se-Kalimantan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Fugo Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/9/2025).
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir, memimpin langsung jalannya forum dan memberikan arahan kepada seluruh peserta yang hadir.
“Kami ingin memperkuat komitmen bersama agar terwujud ruang sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga ekosistem kebebasan pers yang profesional dan berintegritas,” ujar Arifien dalam sambutannya.
Menurutnya, forum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendukung program nasional untuk meningkatkan nilai indeks kebebasan pers di berbagai daerah, khususnya di Pulau Kalimantan.
Arifien menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah provinsi agar tercipta keseragaman dalam penegakan kebebasan pers. “Daerah harus saling berbagi pengalaman dan belajar bersama demi menciptakan iklim pers yang sehat dan adil bagi demokrasi,” tambahnya.
Forum ini diikuti oleh lima pemerintah provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Selain pemerintah daerah, hadir pula unsur Forkopimda Kalsel, 13 Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalsel, Kejaksaan Negeri se-Kalsel, Polda Kalsel dan Polres jajaran, serta perwakilan perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari, dan Universitas Achmad Yani.
Perwakilan komunitas literasi digital, organisasi pers, dan sejumlah delegasi dari provinsi lain juga turut serta. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkaya diskusi melalui perspektif lintas sektor.
Kemenko Polkam juga menghadirkan narasumber dari internal kementerian, Kemenkumham, Dewan Pers, dan Pemprov Kalsel untuk memaparkan materi terkait indeks kemerdekaan pers.
Diskusi yang berlangsung interaktif membahas tantangan dan peluang dalam menjaga kebebasan pers, mulai dari regulasi, literasi media, hingga perlindungan jurnalis.
Sejumlah rekomendasi disampaikan peserta, antara lain peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan media, pembinaan terhadap media lokal, serta penguatan peran Dewan Pers di daerah.
Arifien berharap hasil forum ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kebebasan pers sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.[iqbal]
