TAMIYANG LAYANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) mengalami penurunan signifikan hingga mencapai Rp380 miliar. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan berbagai program serta pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah direncanakan.
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat bersama pihak eksekutif yang membahas rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026.
“Rapat ini diinisiasi oleh Komisi III, dan kami dari unsur pimpinan DPRD turut mendampingi. Pembahasan difokuskan pada rencana kerja tahun anggaran 2026,” ujar Nursulistio kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, penurunan anggaran tersebut akan berpengaruh langsung terhadap sejumlah program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Nursulistio menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan APBD berjalan efisien dan transparan. “Kami akan menyoroti program-program prioritas yang benar-benar mendukung visi dan misi kepala daerah, meskipun dengan keterbatasan anggaran,” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor-sektor potensial seperti pertambangan, pertanian, dan jasa. Upaya optimalisasi PAD dinilai penting guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang cenderung fluktuatif.
Ia juga meminta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas. “Dengan keterbatasan ini, setiap program harus benar-benar selektif. Jangan sampai kegiatan yang kurang berdampak justru menyedot anggaran besar,” tegasnya.
Nursulistio berharap, penyesuaian anggaran dapat dilakukan tanpa menghambat pembangunan daerah. “Kami optimistis, dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, visi kepala daerah tetap dapat dijalankan meskipun APBD mengalami penurunan,” pungkasnya.[adv]
