SEKRETARIS BPKPAD Balangan Kamrani saat menerima Apresiasi Terbaik II implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dari Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan pada Malam Apresiasi Festival Antasari 2025 di Banjarmasin.| foto : istimewa
PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Malam Apresiasi Festival Antasari 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Kalsel di Ballroom Hotel Fugo, Banjarmasin, Jumat (14/11/2025), Pemkab Balangan berhasil meraih Apresiasi Terbaik II dalam kategori implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen kuat Balangan dalam mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKPAD Balangan, Fakhriyanto, melalui Sekretaris BPKPAD Balangan, Kamrani.
“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Balangan dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui Kartu Kredit Indonesia. KKI sangat membantu pemerintah daerah menciptakan belanja yang lebih akuntabel, efisien, dan transparan,” ujar Kamrani.
Ia menjelaskan bahwa Kartu Kredit Indonesia merupakan fasilitas pembayaran yang disediakan Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melalui KKI, proses belanja menjadi lebih otomatis, terdokumentasi, dan memiliki jejak elektronik yang jelas.
“Implementasi KKI bukan sekadar digitalisasi, tetapi juga tentang peningkatan disiplin administrasi dan pengawasan belanja daerah. Setiap transaksi kini lebih terukur dan dapat dipantau secara real time,” tambahnya.
Festival Antasari 2025 sendiri menjadi ajang evaluasi dan apresiasi bagi daerah-daerah di Kalsel terkait capaian digitalisasi keuangan, termasuk pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dengan raihan ini, Pemkab Balangan melalui BPKPAD berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan layanan pembayaran digital dalam tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah yang lebih modern dan transparan.[martin]
