PARINGIN - Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi enumerator harga pangan di Aula DKP3, Jumat (13/2/2025), guna mengintegrasikan laporan harga dan stok pangan secara lebih real time di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyampaian standardisasi teknis pendataan untuk memastikan akurasi data harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar utama. Fokus utama diarahkan pada ketepatan waktu pelaporan serta validasi langsung kepada pedagang sebagai sumber data harga konsumen.
JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama DKP3 Balangan, Ica Katisa Maharani, menegaskan bahwa peran enumerator sangat menentukan kualitas kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Data yang kita kumpulkan menjadi dasar pengambilan keputusan. Kalau datanya terlambat atau kurang akurat, maka intervensi yang dilakukan juga bisa tidak tepat sasaran. Karena itu, pelaporan harus real time dan benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa enumerator tidak cukup hanya mencatat angka harga, tetapi juga harus memahami situasi pasokan di pasar.
“Kita ingin enumerator lebih proaktif. Misalnya ketika harga cabai naik, jangan hanya mencatat kenaikannya, tetapi cari tahu penyebabnya. Apakah karena stok berkurang, distribusi terhambat, atau faktor cuaca. Informasi tambahan ini sangat penting,” jelas Ica.
Menurutnya, komoditas sensitif seperti beras, cabai, dan minyak goreng wajib mendapatkan perhatian khusus dalam proses pendataan.
“Untuk komoditas strategis, kroscek harus lebih teliti. Pastikan harga yang dicatat benar-benar harga transaksi ke konsumen, bukan hanya informasi sepihak. Validasi langsung ke pedagang menjadi kunci,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi visual sebagai pendukung laporan.
“Foto kondisi stok di pasar atau kios bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari bukti lapangan. Dengan dokumentasi yang jelas, kita bisa melihat apakah stok benar-benar aman atau mulai menipis,” katanya.
Ica menambahkan bahwa koordinasi antar-enumerator di berbagai kecamatan harus berjalan solid agar data yang masuk ke tingkat kabupaten dapat terintegrasi secara menyeluruh.
“Kita ingin setiap kecamatan memiliki standar pelaporan yang sama. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memetakan kondisi harga dan stok pangan di seluruh Balangan setiap hari secara komprehensif,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia berharap melalui penguatan sistem pelaporan ini, pemerintah daerah dapat melakukan langkah stabilisasi harga secara lebih cepat dan terukur.
“Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan data yang presisi dan cepat, pemerintah bisa mengambil keputusan sebelum gejolak harga semakin meluas,” tutupnya.[martino]
