KUALA KAPUAS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Hal ini menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka inflasi tahun ke tahun (yoy) Kabupaten Kapuas berada di level 3,62 persen pada Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin audiensi bersama jajaran BPS Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Sekda, Jumat (13/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Usis I. Sangkai langsung menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk melakukan pemetaan dan intervensi terhadap komoditas pemicu inflasi.
Sinergi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Sekda menekankan bahwa keberhasilan pengendalian ekonomi sangat bergantung pada akurasi data.
Ia menyambut baik paparan BPS mengenai andil inflasi bulan ke bulan (mtm) sebesar 0,47 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga beras, daging ayam, hingga bumbu dapur seperti bawang dan cabai.
"Data dari BPS ini adalah kompas bagi kami. Saya meminta seluruh jajaran, mulai dari Dinas Sosial hingga Dinas Pertanian, untuk bersinergi. Program intervensi harus tepat sasaran dan berdampak langsung, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga pangan strategis," tegas Usis I. Sangkai.
Penguatan Strategi TPID dan Distribusi
Guna meredam gejolak harga, Sekda Usis I. Sangkai mengarahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat empat pilar utama:
- Operasi Pasar: Pelaksanaan pasar murah di titik-titik krusial secara berkala.
- Kelancaran Logistik: Memastikan jalur distribusi pangan dari daerah penghasil tidak mengalami kendala.
- Produksi Lokal: Mendorong optimalisasi sektor pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
- Kerja Sama Antardaerah (KAD): Membangun kemitraan dengan wilayah tetangga untuk menjamin ketersediaan stok.
Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026
Selain fokus pada inflasi, Sekda Kapuas juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menjanjikan dukungan kelembagaan penuh, termasuk penerbitan Surat Edaran pimpinan daerah serta penguatan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kabupaten Kapuas.
"Kami juga akan mengawal pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEn). Integrasi data administrasi kependudukan dengan hasil survei lapangan sangat penting agar perencanaan pembangunan kita benar-benar berbasis realitas," imbuhnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah serta para kepala perangkat daerah terkait, yang secara kolektif berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi dan stabilitas harga di Kabupaten Kapuas.[cun]
