PARINGIN - Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada 20 hingga 21 April 2026 ini difokuskan pada evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Sejumlah instansi turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam pembahasan, Komisi II menyoroti realisasi berbagai program strategis sepanjang 2025. Para anggota dewan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk melihat apakah program yang dijalankan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi II, Nur Fariani.
Selain evaluasi, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. SKPD didorong untuk lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Di sisi lain, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta program unggulan yang telah dilaksanakan. Mereka juga mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan hambatan teknis.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Hasil pembahasan LKPJ 2025 nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.[martin]
