PARINGIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026).
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum Raperda dibahas lebih lanjut. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, namun tetap memberikan berbagai masukan dan catatan guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Fraksi ini juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel agar seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Balangan.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju mengapresiasi penyampaian Raperda sebagai bentuk pelaksanaan amanat regulasi sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Menurut fraksi tersebut, laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan capaian target pembangunan daerah.
Fraksi Demokrasi Maju juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025 juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Meski menilai pelaksanaan APBD telah berjalan baik, PAN meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini menilai laporan pertanggungjawaban APBD perlu disajikan lebih komprehensif dengan memuat capaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga penjelasan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). PPP juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD, penguatan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, peningkatan sistem pengendalian intern, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.
Beragam masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menunjukkan adanya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.
Catatan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD pada masa mendatang.
Menutup penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan pada prinsipnya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[martin]
Tags
balangan
