BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), secara proaktif memberikan edukasi literasi politik kepada 80 perwakilan dari 17 organisasi perempuan guna mendobrak stereotip gender dan melahirkan arah kebijakan daerah yang lebih inklusif, Rabu (17/6/2026).
Rendahnya tingkat pemahaman hak sipil dan terbatasnya akses informasi kerap menjadi kendala bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik.
Padahal, keterlibatan mereka sangat menentukan kualitas perumusan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat riil, terutama di tengah maraknya penyebaran disinformasi pada era digital saat ini.
Kesetaraan gender dinilai tidak cukup sekadar wacana atau pemenuhan kuota, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas secara berkesinambungan.
Mengingat peran ibu sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini dari lingkup keluarga, maka keterbukaan akses menuju ranah pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan.
"Perempuan perlu memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan," tegas Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal.
Sejalan dengan visi kepala daerah, otoritas penyelenggara pendidikan kewarganegaraan juga menitikberatkan pada kualitas representasi. Keterlibatan aktif perempuan dinilai sebagai pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang adil.
"Perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) HST, H.M. Rusdiyanto.
Upaya pencerdasan ini terbukti berhasil meruntuhkan paradigma lama di akar rumput yang sering kali menganggap urusan tata negara tidak memiliki kaitan dengan kehidupan rumah tangga. Faktanya, setiap regulasi yang disahkan pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga hingga sektor pendidikan.
"Dulu saya berpikir urusan negara terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi sekarang saya memahami bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga memengaruhi kesempatan kerja, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan keluarga," ungkap Norkhalis Faujannah, salah seorang anggota Fatayat NU yang hadir sebagai peserta.
Kesadaran baru tersebut memicu komitmen para peserta untuk menyebarluaskan literasi kesetaraan ke lingkungan sekitar mereka, demi menghapus stigma bahwa perpolitikan adalah wilayah yang tabu bagi kaum hawa.
"Perempuan perlu menjadi kelompok yang sadar, kritis, dan aktif menyampaikan aspirasi agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam pembangunan daerah," kata perwakilan Fatayat NU, Nor Habibah Rahmah.
Melalui penguatan wawasan kewarganegaraan ini, ke depannya diharapkan semakin banyak srikandi di Bumi Murakata yang berani tampil di forum-forum publik demi memastikan laju pembangunan berjalan secara adil dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat.[nata]
