Defisit Bayangi HST, Belanja Daerah Terpangkas Rp325 Miliar

Defisit Bayangi HST, Belanja Daerah Terpangkas Rp325 Miliar


BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terpaksa memangkas anggaran belanja daerah sebesar Rp325,89 miliar pada Sidang Paripurna DPRD HST di Barabai, Jumat (7/8/2026).

Langkah drastis ini diambil setelah proyeksi kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan signifikan menjelang pembahasan Perubahan APBD 2026.

Penyesuaian prioritas anggaran dipicu oleh koreksi pendapatan daerah serta anjloknya penerimaan pembiayaan dari tahun sebelumnya.
Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan sah lainnya tergerus cukup tajam, sehingga target pendapatan total harus disesuaikan dari Rp1,76 triliun menjadi Rp1,74 triliun.

Kondisi fiskal makin tertekan akibat hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025 yang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran jauh di bawah perkiraan awal.

"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran audit hanya tercatat Rp154,02 miliar, jauh menyusut dari proyeksi awal yang mencapai Rp462,76 miliar," kata Samsul Rizal.

Penyusutan pembiayaan neto tersebut berdampak langsung pada daya tempur anggaran belanja di berbagai sektor operasional maupun pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah merespons situasi ini dengan menyusun ulang alokasi pagu belanja agar struktur keuangan tetap seimbang dan tidak memicu defisit liar.

"Pagu belanja daerah yang semula dirancang Rp2,21 triliun kini dipangkas menjadi Rp1,89 triliun demi menyesuaikan kemampuan fiskal riil," ujarnya. 

Penyesuaian tersebut memangkas belanja operasi menjadi Rp1,47 triliun, belanja modal Rp296,38 miliar, belanja tidak terduga Rp20,68 miliar, serta belanja transfer Rp91,80 miliar.

"Kami melakukan relokasi anggaran belanja agar program yang berjalan lebih efektif dan responsif terhadap prioritas pelayanan publik," katanya. 

Penghentian sejumlah kegiatan yang dinilai kurang mendesak terpaksa dilakukan guna mengamankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama legislatif bisa tuntas cepat agar Perubahan APBD 2026 segera disahkan," pungkasnya.[nata]
Lebih baru Lebih lama