PARINGIN - DPRD Kabupaten Balangan menyoroti tekanan fiskal daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, terutama menyangkut penurunan dana transfer pemerintah pusat serta masih tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Sorotan tersebut disampaikan Wahyudi Azhari saat membacakan laporan pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD Balangan dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang ke-III di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna tersebut beragenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Balangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Secara umum, seluruh fraksi yang terdiri dari Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera memberikan apresiasi serta menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis terkait kondisi fiskal dan arah pengelolaan anggaran daerah.
Salah satu perhatian utama adalah keterbatasan ruang fiskal akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, dewan juga mencermati proyeksi penurunan produksi dan devisa dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Balangan.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong pemerintah daerah mulai memperkuat diversifikasi ekonomi agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan belanja daerah yang mencapai Rp618,07 miliar.
Pemerintah daerah diminta mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD, di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, termasuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD juga memberikan perhatian terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebelumnya Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
Fraksi PAN meminta agar skema, mekanisme penggunaan, serta pengawasan terhadap BTT diperjelas sehingga penggunaannya benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan yang tidak dapat diprediksi.
Selain persoalan fiskal, seluruh fraksi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dasar masyarakat. Efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dinilai tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” tutup Wahyudi.[martin]
Tags
balangan
