BANJARMASIN - Percepatan penyelesaian permasalahan penetapan harga Crude Palm Oil (CPO) terus didorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan. Mereka ingin Pemprov Kalsel juga melibatkan pihak legislatif, khususnya Komisi II DPRD Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanah Bumbu (Tanbu) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Selasa (24/5/2022) berharap pemerintah segera memberikan solusi terkait permasalahan CPO.
“Kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan solusi ini dengan cepat agar bisa terealisasi. Mudah-mudahan rapat ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya para petani petani sawit," tuturnya.
Politisi PDIP ini juga sangat mengharapkan kerjasama antar SKPD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Dalam RDP ini, Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah ZA juga mengharapkan apa yang disampaikan di DPRD Kalsel bisa ditindaklanjuti oleh Provinsi.
Menurutnya, jika ini berhasil tidak hanya di Tanbu saja yang menikmati, provinsi dan kabupaten lain pun ikut merasakan, sehingga efeknya akan bagus untuk perekonomian masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo menambahkan, di RDP ini diharapkan masukan-masukan dari Tanbu bisa ditindaklanjuti.[joni]
Tags
tanah bumbu
