Prihatin, Legislator Tanbu Ini Minta Jembatan Pelabuhan Speed segera Diperbaiki

LEGISLATOR Tanbu, Abdul Rahim.| foto : joni

BATULICIN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu, Abdul Rahim menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi tiang jembatan pelabuhan speed di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat.

Tiang jembatan ini tampak sudah mulai mengecil akibat termakan usia dan terkikis karang air asin.

Rahim yang juga berdomisili di Desa Sejahtera itu menghawatirkan bakal berbahaya bagi masyarakat yang melalui jembatan pelabuhan speed. Seperti diketahui jembatan ini merupakan akses antara masyarakat yang datang dari  Kotabaru menggunakan speed atau kapal.

"Jangan sampai jatuh korban, baru jembatan pelabuhan speed boat ini diperbaiki," tandas Rahim kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku berbicara dari hati nurani dan rasa kemanusiaan. Karena dengan kondisi jembatan yang mulai rapuh itu mengkhawatirkan akan terjadinya bahaya. Seharusnya  pemilik aset itu, berupaya melakukan perbaikan tiang jembatan secepatnya.

Rahim menjelaskan, mesti hal ini sudah dibahas di DPRD Tanah Bumbu bersama pihak Pelindo III Batulicin dan Dishub Tanbu beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan tiang jembatan tersebut.

"Jadi jika jembatan pelabuhan speed ini memang tak menguntungkan bagi si pemilik, alangkah baiknya dihibahkan saja ke pemerintah daerah, hingga bisa dianggarkan perbaikannya," pinta Rahim.

Terkait hal ini, General Manager (GM) Pelindo III Batulicin, Ari Sudarsono saat ditemui wartawan grapena.com di ruang kerjanya, Jumat (16/9/2022) mengatakan, biaya perbaikan jembatan pelabuhan speed sudah dihitung pihaknya.

Menurutnya, jembatan pelabuhan speed di Desa Sejahtera tersebut bakal diperbaiki secara bertahap, sedikit demi sedikit.

Terkait penghibahan dua aset Pelabuhan itu, Ari mengungkapkan jika Pelindo III Batulicin masih menunggu persetujuan dari Pusat.

"Di pelabuhan speed Desa Sejahtera itu kita akan melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, karena itukan masih digunakan oleh masyarakat, tentu kita takut bila ada apa-apa, karena masih tanggung jawab Pelindo," terang Ari.

Ari menjelaskan, pihaknya sudah pernah membicarakan tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewaktu rapat di DPRD Tanbu, sembari menunggu persetujuan hibah dari Pusat.

"Saya pernah menawarkan bahwa yang cepat itu sebaiknya PKS sewaktu hearing di DPRD Tanbu, terus beliau-beliau (anggota DPRD Tanbu, red) minta menghadap ke Pelindo Regional Banjarmasin dan beliau-beliau saya bawa ke sana, namun tetap dijawab oleh Pelindo lll Regional yang paling cepat PKS," bebernya.

"Jadi kalau hibah ini, kita masih menunggu persetujuan dari Pusat, namun sebaiknya PKS saja dengan perjanjian, kita fleksibel kok orangnya," pungkasnya.[joni]