SAMARINDA - Kehadiran kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini masih menjadi pro dan kontra. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.
Pasalnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih terjadi antrean yang panjang, sehingga kehadiran pertamini dinilai sangat membantu masyarakat.
"Artinya SPBU nya juga perlahan-lahan kita perbaiki, sehingga secara otomatis pertamininya juga akan tertib karena disatu sisi sudah memikirkan itu lah solusinya. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertiblah," ungkapnya, Senin, (1/11/2023).
Menurutnya penertiban pertamini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Sebab dalam dalam proses pengisian ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada.
SKK Migas, lanjut Sutomo, tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran.
Sutomo mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM. Penerapan kartu pengisian (fuel card) itu merupakan salah satu cara penertiban distribusi BBM.
"Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya," tuturnya.
Antrean panjang di SPBU, menurut Sutomo, justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna lain jalan.
"Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda," katanya.[adv]
