BARABAI - Pemerintah Kecamatan Barabai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027 guna menyaring usulan prioritas di tengah tantangan pemotongan anggaran daerah yang cukup signifikan, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Barabai ini menjadi ajang krusial untuk menyinkronkan usulan desa dengan kapasitas APBD HST yang diproyeksikan menyusut menjadi 1,9 triliun rupiah. Di tengah keterbatasan dana, pemerintah dan DPRD menekankan pentingnya skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung bagi kemaslahatan warga.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Syahruli, menegaskan bahwa forum ini adalah mandat undang-undang untuk menyatukan visi pembangunan dari tingkat terbawah.
"Musrenbang merupakan forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa," ujar Ahmad Syahruli saat membuka acara.
Sementara itu, Anggota DPRD HST, Salpia Riduan, memaparkan realitas pahit mengenai kondisi keuangan daerah yang memerlukan ketelitian dalam memilih aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi daftar keinginan tanpa realisasi.
"Kita harus memilah aspirasi warga mana yang paling mendesak untuk didahulukan," tegas Salpia Riduan di hadapan para kepala desa dan undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antar level pemerintahan sangat dibutuhkan agar usulan yang masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki landasan yang kuat dan akurat.
"Diperlukan keselarasan antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten agar masuk ke dalam RKPD dengan tepat," tambahnya.
Legislator Dapil 1 ini menjamin bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau setiap usulan warga agar tidak hilang di tengah jalan selama proses penganggaran di tingkat kabupaten.
"Kami berkomitmen akan mengawal hasil dari Musrenbang dari desa ke kecamatan," ucap Salpia memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan maksimal.
Menutup arahannya, ia menekankan bahwa di tengah keterbatasan anggaran akibat faktor eksternal, kualitas belanja daerah harus menjadi fokus utama demi kepentingan publik.
"Memastikan setiap anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.[nata]
