PALANGKARAYA — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mendorong peningkatan penggunaan transaksi non tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Rabu (15/4/2026).
Gubernur menilai pemanfaatan QRIS di Kalimantan Selatan masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi masyarakat, meskipun infrastruktur pendukung dinilai sudah cukup memadai.
Menurutnya, rendahnya penggunaan QRIS salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.
“Kita perlu memperbanyak sosialisasi dan edukasi agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari,” ujar Muhidin.
Selain itu, Gubernur juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan, mengingat baru enam dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang telah menerapkannya.
Ia menegaskan bahwa pemda harus menjadi contoh dalam penggunaan transaksi non tunai agar dapat diikuti oleh masyarakat luas.
Gubernur juga mendukung pemberian insentif bagi penggunaan QRIS, yang diharapkan mampu meningkatkan adopsi transaksi digital di masyarakat dan lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Kalsel menyebutkan bahwa seluruh pemda di Kalsel telah berada pada kategori digital dengan indeks di atas 89 persen, namun pemanfaatan kanal pembayaran digital masih perlu terus ditingkatkan.[adv]
Tags
pemprov kalsel
