BUNTOK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barito Selatan. Dr. Ita Minarni ST. MT., Menyampaikan, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama telah memasuki tahap akhir.
Usai rapat pembahasan, Ita Minarni menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 telah selesai dan dinyatakan final setelah melalui pemeriksaan
"Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 sudah final karena telah melalui pemeriksaan BPK dan secara administrasi Kabupaten Barito Selatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujarnya.
Ia menambahkan, Ranperda tersebut direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh alur pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Ita Minarni menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memperkirakan SiLPA tahun 2025 sebesar Rp10 miliar dan telah memasukkannya dalam perencanaan APBD Tahun 2026.
"Setelah dilakukan penghitungan oleh BPK, nilai SiLPA yang tersedia memang sekitar Rp10 miliar dan nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali pada anggaran tahun 2026," jelasnya.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Ita Minarni juga mengungkapkan adanya peluang besar bagi generasi muda Barito Selatan melalui program beasiswa perawat ke Jepang yang difasilitasi melalui kerja sama dengan perusahaan perwakilan.Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Menurutnya, beberapa waktu lalu dirinya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri undangan di Jakarta dari pihak Adi Luhung. Kabupaten Barito Selatan dinilai aktif dalam memberikan beasiswa melalui program tersebut sehingga memperoleh penghargaan sekaligus tambahan kuota untuk penempatan tenaga kerja ke Jepang.
"Barito Selatan mendapatkan kuota sebanyak 50 orang calon perawat yang akan dididik, disekolahkan, dan nantinya langsung bekerja di Jepang pada tahun 2027," katanya.
Program tersebut ditujukan bagi lulusan SMA dari enam kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Para peserta nantinya akan menjalani pelatihan bahasa Jepang selama sekitar enam bulan sebelum melanjutkan pendidikan keperawatan sesuai ketentuan program.
Pemerintah daerah juga berencana memprioritaskan masyarakat dari keluarga berpenghasilan rendah agar memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut.
Ita Minarni mengaku prihatin melihat banyak lulusan keperawatan di daerah yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap dan sebagian hanya bekerja dengan status kontrak atau bahkan tanpa penghasilan memadai di rumah sakit maupun puskesmas.
Karena itu, menurutnya, program penempatan kerja ke Jepang dapat menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bukan untuk menyingkirkan tenaga kesehatan di daerah, tetapi memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi anak-anak kita agar mereka dapat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.
Ia mencontohkan, tenaga perawat yang bekerja di Jepang dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar, bahkan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, sehingga menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi generasi muda Barito Selatan.[tomi]
Tags
pemkab barsel
