Ikuti Rakor KPK RI, DPRD Kapuas Komitmen Perkuat Pengawasan

PIMPINAN DPRD Kapuas bersama Bupati HM Wiyatno dan jajaran mengikuti Rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Palangka Raya.| foto : istimewa

KUALA KAPUAS – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kapuas. Pimpinan dewan mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas pencegahan korupsi dan penguatan integritas pemerintah daerah di Kalimantan.

Rakor berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026), dan diikuti secara hibrida oleh pemerintah daerah serta unsur terkait dari lima provinsi di Kalimantan.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah hadir bersama Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Dari Pemkab Kapuas, hadir Bupati HM Wiyatno, Sekda Usis I Sangkai, Kepala Dinas PUPR Hargatin, serta Inspektur Kapuas Arnes Satyari.

Ardiansah menilai forum tersebut penting sebagai bahan evaluasi bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak proses perencanaan agar potensi penyimpangan dapat ditekan sebelum masuk tahap pelaksanaan.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat pengawasan dan bekerja sesuai aturan,” kata Ardiansah.

Dalam panel pertama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti memaparkan pemetaan risiko dan strategi pencegahan korupsi berdasarkan area strategis pemerintahan daerah.

Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari perencanaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.

KPK juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah di Kalimantan yang melakukan evaluasi serta deteksi dini pada sektor-sektor yang dinilai rawan.

Pembahasan kemudian berlanjut pada penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa.

Bagi DPRD Kapuas, hasil rakor menjadi masukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.[cun]