BUNTOK – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Barito Selatan (Barsel), khususnya warga yang menggantungkan kehidupan dari sektor perkebunan, hasil hutan dan perikanan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Barsel dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Barsel, Ir. HM Farid Yusran MM mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada penanganan karhutla, tetapi juga perlu memikirkan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, sejumlah kelompok masyarakat mulai kehilangan atau mengalami penurunan sumber pendapatan akibat kemarau dan karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Yang terdampak bukan hanya lingkungannya. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari alam juga ikut terkena dampaknya,” kata Farid saat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Barsel, Rabu (9/9/2026).
Ia mencontohkan para penyadap karet yang mengalami penurunan penghasilan. Produksi getah berkurang akibat musim kemarau, sementara sebagian kebun karet masyarakat juga terdampak kebakaran.
Kondisi serupa, lanjut Farid, dialami masyarakat yang selama ini mengandalkan hasil hutan, seperti rotan dan Karet. Aktivitas mereka ikut terganggu akibat kondisi hutan dan kemarau berkepanjangan.
Sementara masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga menghadapi penurunan hasil tangkapan di sejumlah sungai, danau maupun rawa akibat kondisi perairan yang mengalami penyusutan.
Farid menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Sebab, apabila kehilangan penghasilan berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Ketika masyarakat kehilangan mata pencaharian sementara kebutuhan hidup terus berjalan, tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Barsel mendorong agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam perubahan anggaran. Bantuan stimulan dinilai dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
Namun, Farid menegaskan bantuan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada masyarakat atau kelompok yang benar-benar terdampak.
“Kalau anggaran terbatas, harus diprioritaskan kepada kebutuhan yang paling mendesak. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan perlu dibantu agar mereka tetap bisa bertahan,” tegasnya.
Menurut Farid, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Januari. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang, termasuk membuka alternatif kegiatan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Ia juga mengingatkan agar dampak ekonomi akibat karhutla tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif kegiatan yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh pendapatan selama kondisi alam belum kembali normal.
“Kita harus membuka jalan agar masyarakat tetap mempunyai sumber penghasilan. Jangan sampai tekanan ekonomi kemudian berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” katanya.
Farid menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Oleh sebab itu, program dan anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana serta pemulihan ekonomi masyarakat perlu disinergikan.
DPRD Barsel, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026 agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya saat api muncul, tetapi juga setelahnya. Masyarakat yang terdampak harus mendapat perhatian agar bisa kembali bangkit secara ekonomi,” pungkasnya.[tomi]
