Diskusi Virtual HMI, PSBB Jilid II Lebih Ketat..!

BANJARMASIN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin melaksanakan diskusi virtual bertajuk Diskusi Pemuda Banua, dengan mengangkat tema "PSBB Banjarmasin Jilid II, Apa Langkah Pemko Selanjutnya?", Minggu (10/5/2020).

Diskusi ini menghadirkan empat narasumber di masing-masing bidang keilmuan. Para narasumber memaparkan materi dan gagasan terkait PSBB Jilid II di Kota Banjarmasin, sekaligus mengevaluasi PSBB tahap I.

Ibnu Sina sebagai narasumber utama menyampaikan, PSBB di Kota Banjarmasin tahap II akan lebih ketat dan sistematis, refleksi dari penyelenggaraan tahap I.

"Kita sudah melalui penerapan PSBB tahap satu, pemerintah dan masyarakat harus menyamakan persepsi apa itu PSBB, banyak yang mengira PSBB seperti lockdown," kata Ibnu.

Kekurangan, lanjutnya, tentu ada. Evaluasi dari PSBB tahap satu sudah dikaji, dan segala bentuk rekomendasi dari berbagai pihak akan kita masukkan, kami sangat berterima kasih.

"Dalam penerapan PSBB Jilid II, Gugus Tugas akan lebih ketat dan sistematis dalam pelaksanaan, pintu masuk kabupaten/kota, penerapan jam malam, pembagian bansos, dan aspek lainnya sudah kita atur di revisi Perwali, yang juga akan melibatkan partisipatif aktif dari pemerintahan RT/RW," papar Ibnu.

Fikri Hadin, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut merekomendasikan PSBB di Kota Banjarmasin harus ada punishmen bagi masyarakat yang melanggar.

"Saya berharap di revisi Perwali ada memuat unsur terkait punishmen bagi masyarakat yang melanggar Perwali terkait PSBB, baik itu sanksi administratif, sanksi denda atau lainnya. Ini guna memberikan triger dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar," sebut Fikri.

Iwan Aflanie, yang merupakan salah satu Tim Gugus Tugas Covid 19 dan praktisi kesehatan mengapresiasi kerja Pemkot Banjarmasin. Ia juga memberikan rekomendasi Pemkot harus ketat mewajibkan masyarakat pakai masker.

"Masyarakat harus dan wajib pakai masker, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemko, tapi bagi masyarakat yang tidak pakai masker, harus ada tindakan tegas dari pemerintah," sarab Iwan. 

Narasumber lainnya, Mauliana menyatakan, Pemkot harus mengerti visi dan maksud dari PSBB, jangan sampai hanya sekedar jalan dan dijadikan instrumen politik.

"Pemko harus mengerti dan satu visi apa target dan tujuan yang ingin dicapai dalam PSBB di Banjarmasin. Jangan sampai kesannya yang penting jalan, tanpa gol yang jelas, apalagi hanya dijadikan sebagai instrumen politik karena menjelang Pilkada," tegas Mauliana.

Setidaknya dalam momentum seperti ini, ada virus lain yang tidak kalah bahaya dari Covid 19, yaitu memanfaatkan momentum untuk instrumen politik, karena virus Pilkada ini juga sangat berbahaya. Apalagi jika ada yang menyalahgunakan.

Sebagaimana diketahui, dalam diskusi virtual tersebut, HMI Cabang Banjarmasin menghadirkan empat orang narasumber, yaitu Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin), Dr Iwan Aflanie (Praktisi Kesehatan), Siti Mauliana (Pengamat Sosial) dan Ahmad Fikri Hadin (Pakar Hukum Tata Negara).

Diskusi virtual ini dipandu Muhammad Rizali, Sekretaris Umum HMI Cabang Banjarmasin, yang juga merupakan demisioner Presiden Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.[rilis/hmi]

Posting Komentar

0 Komentar