100% Capai Laporan LHKPN, Bank Kalsel Raih Apresiasi dari KPK

BANJARMASIN – Bank Kalsel mendapatkan apreasiasi capaian laporan 100% atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rapat Implementasi BUMD Tahun 2022 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Dian Widiarti selaku Spesialis 

Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda kepada Hanawijaya, Direktur Utama Bank Kalsel yang didamping oleh IGK Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel (29/6/2022). 

Penyerahan apresiasi turut disaksikan oleh seluruh perwakilan Perusahaan BUMD di lingkup Wilayah Kalimantan Selatan. 

Mengawali sambutannya, Dian Widiarti selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya serta apresiasi kepada para peserta yang telah berhadir pada hari ini. 

Kemudian Dian Widiarti mengungkapkan, ketika seseorang memilih karir sebagai pejabat negara, mereka harus menyadari dan memahami arti dari keterbukaan. 

“Kami berharap kewajiban pelaporan LHKPN bukan hanya taat aturan dan kewajiban menyampaikan hartanya, tetapi lebih kepada komitmen dan rasa tanggung jawab moral dalam pencegahan perilaku koruptif untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkap Dian. 

Pada kesempatan yang sama, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK RI terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan Bank Kalsel. 

Hal ini tidak terlepas dari dukungan KPK RI yang telah mensosialisasikan kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada lingkup pejabat Bank Kalsel. 

“Saya mewakili segenap jajaran manajemen Bank Kalsel mengucapkan terima kasih kepada KPK RI yang telah memberikan apresiasi capaian laporan 100% LHKPN," tuturnya. 

Pencapaian ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan.

"Termasuk di antaranya penerapan program pengendalian gratifikasi," pungkas Hanawijaya.[advertorial]